Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik mulai menuai sorotan dari para orang tua siswa. Sejumlah wali murid mempertanyakan komposisi makanan yang diterima anak-anak mereka karena dinilai terlalu sederhana dan diduga tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan gizi.
Keluhan tersebut muncul dari paket makanan yang didistribusikan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di Desa Abar-Abir, tepat di depan Kantor Koramil Bungah.
Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah wali murid mengaku mulai membandingkan isi paket makanan yang diterima anak mereka dengan harga bahan makanan di pasaran.
Berdasarkan perhitungan sederhana yang mereka lakukan, satu paket makanan disebut hanya berisi tiga jenis makanan, yakni pisang, telur, dan roti.
“Kalau dihitung harga umumnya, roti brownis sekitar Rp2.000, telur kecil sekitar Rp2.000, dan pisang kira-kira Rp1.000. Jadi totalnya sekitar Rp5.000 sampai Rp6.000,” ujar salah satu wali murid siswa sekolah dasar di Desa Sukorejo, Kecamatan Bungah. Rabo (11/3/2026).
Perhitungan tersebut memang bukan data resmi. Namun menurut para orang tua, angka itu cukup memberikan gambaran mengenai nilai paket makanan yang diterima siswa setiap hari.
Keluhan mengenai menu MBG sebenarnya sudah muncul sejak sekitar dua pekan terakhir, bertepatan dengan awal bulan Ramadan. Para wali murid menilai menu yang diberikan cenderung serupa dan tidak memiliki variasi yang memadai.
“Mestinya ada perubahan menu. Jangan setiap hari seperti itu,” kata wali murid lainnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan asupan gizi bagi siswa di sekolah.
Namun dalam pelaksanaannya di sejumlah daerah, kualitas dan komposisi menu kerap menjadi sorotan publik.
Di Kecamatan Bungah, keluhan para wali murid memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan distribusi makanan dari dapur penyedia hingga ke sekolah penerima manfaat.
Saat dikonfirmasi, Camat Bungah sekaligus Ketua Satgas MBG Kecamatan Bungah, Izzul Muttaqin, mengaku belum menerima laporan resmi terkait keluhan tersebut.
“Belum ada laporan ke satgas, baik dari orang tua siswa maupun dari pihak dapur SPPG,” ujarnya singkat.
Polemik menu MBG ini menambah daftar evaluasi terhadap implementasi program tersebut di tingkat daerah. Sejumlah pihak berharap adanya transparansi mengenai standar menu, nilai anggaran per porsi, serta mekanisme pengawasan agar tujuan utama program untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dapat benar-benar tercapai.
