Setidaknya 30 Pemerintah Provinsi di Indonesia saat ini telah menggunakan Mbizmarket, e-marketplace business-to-business (B2B), yang mengakomodasi dan menangani transaksi kebutuhan pengadaan barang dan jasa milik PT Brilliant Ecommerce Berjaya (BEB). Platform lokapasar ini ditargetkan dapat dimanfaatkan seluruh provinsi di tanah air pada akhir tahun 2022.
Diinisiasi Provinsi Jawa Barat pada Januari 2020 melalui program Jabar Berdering (Jawa Barat Berbelanja Toko Daring) yang menjadi pionir dalam pemanfaatan Mbizmarket, disusul kemudian Provinsi Bali pada Juli 2020, Jawa Timur dengan program Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online) pada Oktober 2020, Jawa Tengah melalui program Blangkon Jateng (Jawa Tengah Belanja Langsung Toko Online) pada Februari 2021, dan terakhir Provinsi Bengkulu turut memanfaatkan platform Mbizmarket pada Agustus 2022.
Sejak Mbizmarket pertama kali dimanfaatkan pemda terjadi peningkatan yang eksponensial di dalam ekosistem penyedia, peningkatan penjual yang mendaftar hingga 3.5 kali lipat atau hampir 400 persen. Jumlah transaksi meningkat 8 kali lipat atau 800 persen dan jumlah produk yang tayang di platform Mbizmarket juga tercatat tumbuh secara organik dan sangat signifikan.”Kami menargetkan penerapan Mbizmarket di sejumlah Kementerian Pusat dan 37 Pemerintah Provinsi di Indonesia pada akhir 2022,” kata COO Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/10).
Peningkatan tren belanja pengadaan pemerintah daerah melalui lokapasar Mbizmarket salah satunya disebabkan karena Mbizmarket memiliki model bisnis yang sesuai dengan proses pengadaan pemerintah. Sehingga lebih diterima dan dipilih oleh provinsi-provinsi tersebut di atas dibanding lokapasar lainnya. Platform Mbizmarket mampu mengadopsi tahapan belanja pemerintah sehingga mempercepat proses transformasi dari transaksi secara konvensional menjadi transaksi digital.
Mbizmarket telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Seperti bimbingan teknis dan pelatihan sehingga mereka bisa mendorong dan memasarkan berbagai produk dalam negeri. Selain bekerjasama dengan Investree menghadirkan fitur pinjaman modal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM yang telah bergabung di ekosistem Mbizmarket.
Terkait dengan penerapan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 58, Mbizmarket sebagai marketplace, kini telah siap melakukan pemungutan pajak atas setiap transaksi pembayaran yang dilakukan secara online, dan menetapkan dokumen tagihan sebagai dokumen yang disamakan dengan faktur pajak sekaligus sebagai bukti potong PPh. Hal ini membuat pelaksanaan kewajiban pajak bagi instansi pemerintah dan rekanan mereka dalam bertransaksi pengadaan barang dan jasa pada sistem informasi pengadaan pemerintah menjadi lebih mudah dan efektif,” ujar Riyadi Hermawan.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali Drs. I Ketut Adiarsa MH mendukung eksistensi Mbizmarket sebagai pelopor platform pengadaan digital di tanah air yang mengadopsi kebutuhan pengadaan barang/ jasa pemerintah. “Kami terus mendorong agar pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah Provinsi Bali dapat seratus persen (100 persen) dilakukan melalui pengadaan digital, agar transparansi dapat dicapai, lebih akuntabel, dan dari segi waktu bisa lebih cepat,” katanya.
